Sejarah Politik Turki Kontemporer: dari Kemalisme Hingga Bangkitnya AKP

Mustafa Kemal Pasha merupakan tokoh reformasi sekuler-radikal Turki. Melalui "soft coup" bersama pihak militer dan jajaran birokrasi dan para pengikutnya, ia berhasil mengakhiri era Kekhalifahan Usmaniyah dan mendirikan Republik Turki modern pada tanggal 28 februari 1927. Kemal kemudian terpilih menjadi presiden pertama republik sekuler  tersebut pada tanggal 29 November 1923.

Ia memastikan sekulerisme sebagai ideologi negara. Menurut Turkayya Ataov (The Principles of Kemalism, 1981). Sekularisme di Turki memiliki karakteristik tersendiri. Sekularisme Turki merupakan interpretasi Kemal dalam menggabungkan dan menerjemahkan konsep-konsep politik modern; nasionalisme, sekulerisme, reformisme, statisme, populisme dan republikanisme yang melahirkan konsep dasar Turki baru ini yang dikenal dengan Kemalisme.

Setelah menggulingkan Kekhalifahan Islam Usmaniyah, ia juga berusaha menyingkirkan seluruh peninggalan dari dinasti Islam ini. Kejayaan Ustmani pernah menguasai sebagian besar dunia Islam. Menjadi representasi simbolik kekuatan Islam dalam sejarah dunia. Juga menjadi standar patokan ideal Kekhalifahan Islam bagi sebagian muslim yang berkutat di seputar wacana politik alternatif masa itu, Pan-Islamisme.

Penolakan ideologisnya terhadap kredo lama yang mengakar dalam budaya Turki membuatnya melancarkan revolusi budaya sebagai bagian dari konsep Kemalisme. Ia menetapkan bahasa Turki sebagai bahasa nasional seraya menyingkirkan banyak bahasa yang digunakan di Kekhalifahan Ustmani. Kemal menganjurkan adzan dan pembacaan ayat suci Alquran yang di seluruh dunia manapun menggunakan bahasa Arab, diganti dengan bahasa Turki. (H. A. Mukti Ali, 1994).

Visi Kemal dalam mengotorisasi pendekatan sekular dalam pengelolaan masyarakat, ia mempertentangkan pemikirinnya secara langsung dengan Islam yang telah mengakar dalam masyarakat Turki selama pemerintahan Utsmani.

Kerudung dan penutup kepala dilarang bagi perempuan, sementara laki-laki dilarang berjanggut dan bersorban. Termasuk larangan memakai Tarbush yang legendaris, peci merah panjang yang dianggap identik dengan dinasti Usmani. Hingga memperkenalkan kebiasaan barat seperti dansa ballroom sebagai hiburan resmi pada acara-acara kenegaraan. Hal ini mengejutkan kalangan agamawan (Tamim Ansary, 2012).

Ia juga melahirkan kebijakan larangan poligami, tidak menganjurkan pemberian mahar, mencela adat pernikahan tradisional dan mensponsori aturan baru untuk perceraian berdasarkan aturan sipil Swiss, bukan Alquran dan hadist. Lebih dari itu, ia mengganti hari libur pekerja dari jumat ke minggu, menutup tarekat sufi dan menghapuskan waqf—yayasan amal berbasis Islam yang telah lama ada—dan diganti dengan layanan sosial yang diatur negara. (Suwiryadi, 1950).

Kemal sendiri memahami sekulerisme menuntut proses modernisasi yang sejalan dengan westernisasi. Sebuah anggapan yang kini diperdebatkan dan dianggap dua konsep yang berbeda. Sekularisasi Turki yang yang bertujuan untuk menciptakan Turki baru yang modern menjadi tanda tanya. Kemalisme justu melahirkan corak pemerintahan yang otokratik. Hal ini bertentangan dengan demokrasi yang merupakan yang menjadi prasyarat mutlak sebuah negara modern. Setelah Kemal Pasya berhenti berkuasa, militer secara de facto berkuasa melalui  pemerintahan partai tunggal di bawah Partai Rakyat Republik atau Cumhurutiye Halk Partisi/ Republican People’s Party (CHP).

Kemalisme sebagai ideologi pembaruan kemudian lebih terkesan seperti doktrin tunggal negara yang kaku. Segala tindakan yang berlawanan dan penentangan terhadap idoelogi negara merupakan hal tabu, bahkan dikategorikan tindakan subversif. Telah terjadi empat kali kudeta militer dalam kurun waktu 50 tahun terakhir dengan alasan apologis-patriotik, sebagai penyelamatan atas nilai-nilai sekulerisme Turki (kudeta kelima terjadi pada 16/7/2016).

Pada tahun 1997, pemilu Turki dimenangkan oleh  Partai Refah yang berafiliasi dengan kelompok Islam. Necmettin Erbakan menjabat sebagai Perdana Menteri sebelum akhirnya terguling melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan Partai Refah dan melarang aktifitas politik Erbakan selaku pimpinan Partai Refah. Necmettin Erbakan terpaksa meletakkan jabatannya.

Sepuluh tahun pasca tergulingnya Erbakan, kekuatan politik Islam Turki yang sebelumnya mendukung Erbakan tak dapat dibendung. Momentum baru pasca dibubarkannya Partai Refah adalah terbentuknya partai baru, Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP).

Pada tanggal 28 agustus 2007, Abdullah Gul dilantik menjadi Presiden baru di Turki, menggantikan Presiden Ahmet Necdet Sezer setelah kemenangan yang diraih pada pemilihan \ yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 27 April 2007.

Berbagai kontroversi dari pihak pro sekular dan militer sudah timbul dari awal pencalonan Abdullah Gul menjadi Presiden oleh Perdana Menteri Recep Tayyib Erdogan. Mereka khawatir Gul dan Erdogan mempunyai agenda Islam tersembunyi yang akan membahayakan dan mengganti konstitusi sekular di negeri itu. Terlebih istri Gul, Hayrunnisa menggunakan jilbab, yang berdasarkan undang-undang jilbab dilarang dikenakan di kantor pemerintahan dan sekolah. Kemenangan tersebut berujung aksi massa yang memprotes hasil pemilu.

Kubu sekular sejak semula curiga bahwa calon presiden dari AKP akan memperjuangkan sistem politik berbasis Islam, menggeser sekularisme yang sudah menjadi ideologi Turki sejak dicanangkan oleh Mustafa Kemal Attartuk tahun 1923. Sebenarnya calon presiden yang diajukan AKP adalah PM Recep Tayyib Erdogan. Karena mendapat pertentangan keras, maka akhirnya AKP mengusung Menteri luar Negeri Abdullah Gul. Namun yang terakhir ini pun tetap dianggap akan membawa pengaruh Islam di negara sekuler Turki.

Penentang tidak saja datang dari partai oposisi, Partai Rakyat Republik (CHP), partai yang mengusung sekularisme, melainkan juga dari militer. Panglima tertinggi militer Turki Yassar Buyukanit menyampaikan pernyataan bahwa mereka dapat mengintervensi jika proses pemilu mengancam diabaikannya sekularisme Turki.

Atas tuntutan Partai rakyat Republik (CHP), akhirnya hasil pemilihan presiden putaran pertama dibatalkan oleh Pengadilan Konstitusi (PK) karena dianggap jumlah anggota parlemen yang memilih tidak mencapai njumlah 2/3 anggota parlemen sesuai yang persyaratan. Sebenarnya, jika pemilihan putaran pertama tidak dibatalkan oleh keputusan Pengadilan Konstitusi, dapat dilakukan pemilihan putaran kedua. Sebagai konsekuensi dari keputusan PK, maka diadakan pemilihan ulang putaran pertama pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2007.

Pemilihan di parlemen ini masih gagal untuk mencapai kuorum peserta pemilihan, karena kembali diboikot pihak oposisi. Maka sebagai konsekuensi, pemerintah harus mempercepat pemilu legislatif yang seharusnya dilaksanakan pada November 2007 menjadi dilaksanakan tanggal 22 Juli 2007.

Sekitar 42 juta orang berhak memberikan suara pada pemilu dimana 14 partai berusaha memenangkan kursi pada parlemen yang beranggotakan 550 orang. Sehingga melalui hasil suara, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang mencalonkan Abdullah Gul menjadi Presiden meraih suara terbanyak. AKP memperoleh 48 persen suara secara nasional atau 339 suara dari 550 anggota di parlemen. Sedangkan dua dari partai sekuler yang meraih suara terbanyak diantaranya yaitu Partai Rakyat Republik (CHP) mendapatkan 21 persen berada pada posisi kedua, dan Partai Gerakan Nasional (MHP) dengan 14 persen suara. Selain itu, 20 kandidat dari kalangan independen juga mendapatkan kursi di parlemen, termasuk politisi pro-Kurdi.

Kali ini AKP secara de facto berhasil memenangkan pemilu, menguasai parlemen dan mendapatkan jabatan Presiden dan Perdana Menteri sekaligus. AKP merupakan kekuatan politik Islam yang selamat dari  serangan kelompok pro sekular, khususnya militer, hingga secara resmi menguasai pemerintahan Turki. Sejak saat itu Turki telah berubah, ideologi Kemalisme sedikit demi sedikit bergeser dan AKP menjadi representasi politik Islam yang telah membawa Turki memasuki era baru.